By DPR turut menanggapi kritik terhadap pasal perzinahan yang dinilai mengatur ranah privat warga. Menurut Rudianto, aturan tersebut bertujuan melindungi institusi keluarga.
- Investasi Emas Makin Terjangkau, Bisa Mulai Setara Harga Kopi
- Harga Energi Dunia Gonjang-Ganjing, Bos Motor Listrik Bilang Begini
- Sekjen Kemendagri Minta Pemda Turun Tangan Kendalikan Harga Komoditas
- IRGC Ancam Serang Kapal Militer AS Jika Dekati Selat Hormuz
- Telkom Bekali 260 Perempuan Pelaku UMKM Jadi Kreator Digital untuk Pengembangan Bisnis
- Basuki Bak Mandor Terus Pelototi Pengerjaan Proyek IKN
- Video: Ngeri! Total PHK Lebih Dari 8 Ribu Orang di Janauri-Maret 2026
- DPR di Sidang MK: Pasal Perzinahan hingga Penghinaan Presiden di KUHP Baru Kini Lebih Jelas
- Polda Kalsel Musnahkan 75 Kg Sabu Jaringan Fredy Pratama
- Mengenal Khiban, Tren Hijab yang Lagi Viral dan Bikin Tampilan Edgy
- Prabowo Mendarat di Moskow, Disambut Pejabat Tinggi Rusia
- Realisasi Investasi RI Tetap Tumbuh di Tengah Ketegangan Global
- RI Gandeng China, Produksi Padi Bisa Naik 100% Sampai 12 Ton/Hektare
- Ketua MK Pertanyakan Kewenangan Presiden Ubah Pidana Mati dalam KUHP Baru
- Kemenhub Buka Suara Soal Mangkrak Proyek MRT Bali, Begini Kronologinya
