By REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Undang-Undang Minerba harus memiliki parameter yang jelas. Penegasan ini merupakan bagian dari putusan…
- Komisi X DPR: PPPK Penuh Waktu Didorong jadi ASN Mulai Januari 2027
- Hasil Atletico Madrid vs Real Madrid: Los Rojiblancos Menang 2-1, Dean Huijsen Kartu Merah
- Basarnas Kembali Temukan Korban KM Virgo Transport 8, Evakuasi dari Kedalaman 29 Meter
- Kekeringan di Klaten: 4,7 Juta Liter Air Bersih Disalurkan ke 11 Desa
- Hasil Bundesliga: Bayer Leverkusen Bungkam RB Leipzig 2-0 di BayArena
- Indonesia Kembangkan BBM dari Batu Bara, China Sudah Lebih Dulu
- Volume Angkutan Barang Berbasis KA Hingga Agustus 2026 Tembus 2 Juta Ton
- Indonesia-Hong Kong Perkuat Koneksi Bisnis, Bidik Peluang Investasi Lintas Batas
- Hasil Serie A Parma vs Genoa: Gol Pontus Almqvist Pastikan Kemenangan Gialloblu
- Tren Arsitektur Modern Mendorong Permintaan Atap dengan Desain Minimalis
- Perbedaan Influenza Tipe A dan B: Gejala, Karakteristik, dan Risiko Komplikasi
- Dua Gol Persib Bandung Sukses Benamkan Persijap Jepara
- ISSA Group Pamerkan Koleksi VIVIZUBEDI, BnB, dan Mayyech di Fashion Nation 2026
- Pertamina Mandalika Racing Series Bawa Motorsport RI ke Panggung Dunia
- DPR Desak Kesiapan Sistem Wajib Sertifikasi Halal UMK 2026
