By REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam Undang-Undang Minerba harus memiliki parameter yang jelas. Penegasan ini merupakan bagian dari putusan…
- MK Tegaskan Pemberian Prioritas WIUP Minerba Harus dengan Parameter Jelas
- Kemendagri Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua Demi Kesejahteraan
- Antisipasi TPA Regional Tutup, Pemkab Solok Siapkan TPST RDF
- Warga Agam Sumbar Disekap di Myanmar, Diduga Korban TPPO
- Wamenko Otto Hasibuan: Pembaruan KUHP Kedepankan Keadilan Lebih Humanis
- RSJ M Ildrem Sumut Luncurkan Telekonseling Digital dan Rehabilitasi Rawat Jalan
- Deddy PDIP: Warga Perbatasan Kaltara Ancam Pindah ke Malaysia
- TNI Salurkan 1.800 Paket Bansos untuk Masyarakat Perbatasan RI-Malaysia di Malinau
- Kemendagri Akan Bedah APBD yang Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
- Sumut Targetkan Tiga Daerah Bebas Pasung ODGJ, Sediakan Layanan Jemput Gratis
- Kebakaran TPA Cipayung Depok, 4 Unit Damkar Diterjunkan
- Inti Bumi Berputar Berlawanan Arah, Ini Penjelasan Ilmuwan dan Dampaknya
- Mengapa Kualitas Tidur Lebih Penting daripada Durasi bagi Lansia
- Debit Air Situ Gede Tasikmalaya Menyusut, Wisata Sepi dan Pertanian Terancam
- Obesitas pada Remaja tak Hanya Dipengaruhi Pola Makan, Tidur Juga Berperan
