By Pemerintah dan DPR telah sepakat status ASN di daerah, khususnya PPPK akan sepenuhnya berada di bawah tanggungan pemerintah pusat.
- FWD Insurance Syariah Resmi Kantongi Izin Usaha OJK
- Usai Salah Baca Teks Pancasila Saat HUT RI, Plt Bupati Pati Minta Maaf
- Purbaya Turun Gunung, Tinjau Lokasi Gempa Flores Hari Ini
- Penanganan Obesitas tidak Cukup Hanya Kurangi Nasi, Ini Penjelasannya
- Sah! ASN Daerah Mulai 2027 Ditanggung Pemerintah Pusat
- Anggaran Subsidi Energi Naik 20 Persen Jadi Rp272,94 di di RAPBN 2027
- Trump Ngamuk Lagi ke Iran: Klaim Hormuz Milik AS-Tutup Pintu Damai
- Kapal Bendera Tanzania Ditangkap di Bengkalis, Bawa Sabu Cair 1,6 Ton
- Gempa M 5,6 Guncang Prefektur Haixi di Barat Laut Tiongkok
- Tata Kelola Fiskal harus Diperkuat demi Optimalisasi Belanja Negara
- Mobil PM Thailand Tiba-Tiba Digeledah Polisi, Cari Senjata Api-Narkoba
- Disamakan Momen ‘Big Tobacco’, Meta Hadapi Persidangan Denda Rp3.100 Triliun di AS
- Hak Pengupahan Adil dan Layak
- Tanggung Jawab Sosial-Kebangsaan Muhammadiyah
- Putri Eugenie dan Jack Brooksbank Sambut Kelahiran Anak Perempuan
