By Pemerintah dan DPR sepakat menunda aturan belanja wajib pemda untuk menjaga fleksibilitas fiskal. Kebijakan baru akan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
- Suahasil Ungkap Anggaran Pendidikan 2027 Rp824 T, Naik 13,9 Persen
- Kronologi Keracunan Massal PPDS Unair, Diduga dari Lauk Rendang
- Berpacu dengan Waktu, Jasad Korban KM Virgo Makin Sulit Diidentifikasi
- Video: BI Buka Suara Soal Pelemahan Rupiah
- Tuntutan Demo Buruh Hari Ini, Minta PKWT Maksimal Satu Tahun
- Polisi Kena Sanksi Patsus Buntut Ejek Pedemo Hari Tani di Bengkulu
- Prancis Tekuk Belgia 1-0 di Nations League, Zinedine Zidane Puji Michael Olise
- Profil Audi Marissa: Biodata, Karier, dan Kabar Rujuk dengan Anthony Xie
- Asian Games 2026, I Made Pajar Ariyana Sabet Medali Perak Selancar
- Basarnas: Pencarian Korban KM Virgo 8 Dilanjutkan Selama Memungkinkan
- Industri Galangan Kapal RI Curhat Lagi Sepi Orderan Pengusaha Tambang
- Kemenhub Tegur Pihak Asuransi Belum Kunjung Angkat Bangkai KM Virgo
- Selling Area Service Speed Improvement di CGV Fx Sudirman
- WN Jepang Gugat KUHPerdata ke MK terkait Harta Almarhum Suami Rp291 M
- Tok! Aturan Belanja Pegawai 30% dan Infrastruktur 40% Pemda Ditunda
